Skip to main content

Content Online

Search This Blog

PENGARUH PELAPORAN KEUANGAN MELALUI INTERNET DAN TATA KELOLA PADA KESULITAN KEUANGAN DI SEKTOR PERBANKAN

pada tanggal August 17, 2020

Get link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Other Apps

Tentang Accounting

Get link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Other Apps

Comments

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bahasa yang sopan.

Belajar Pajak itu Mudah

Belajar Pajak

Mantrie.com
Wacana Informasi

Labels

20172
20182
20192
20209
20213
android21
Berita pajak27
Berita Terkini2
blog1
Blogger56

ilmu teknologi1
imtek-global1
informasi2
Komputer21
Pajak90
Peraturan Pajak12
PS 32
Resep Masakan5
Sistiem Akuntansi 20161
Teknologi2
Tentang Accounting14
Tentang Bisnis & Usaha2
Tentang Islam6
Tentang Kami5
Wacana Informasi45

Show more Show less

Popular Posts

CONTOH PERHITUNGAN PPH BADAN TAHUN PAJAK 2019

BELAJAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK DI INDONESIA Aspek Perpajakan Jasa Angkutan Udara Jasa yang dimaksud adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kewajiban pajaknya adalah menyetor PPh 15 sebesar 1,8% dari omzet untuk penerbangan di dalam negeri dan PPh 15 sebesar 2,64% dari omzet untuk penerbangan di luar negeri. Jenis pajak ini sesuai PMK 80 Tahun 2012 tidak dikenai PPN. Aspek Perpajakan Jasa Angkutan Udara Tertentu : Perusahaan pelayaran dalam negeri 1. Laba bersih = 4% x Omzet Bruto 2. Pajak penghasilan = 1,2% x Omzet Bruto Pelayaran asing dan/atau perusahaan maskapai penerbangan 1. Laba bersih = 6% x Omzet Bruto 2. Pajak penghasilan = 2.64% x Omzet Bruto Baca Selengkapnya Aspek Perpajakan Angkutan Umum Air Ada berbagai jenis tarif Pajak Penghasilan tergantung pada industri bisnis seperti Jasa Angkutan Umum di Air adalah sebagai berikut: Perusahaan pelayaran 1. Laba bersih = 6

DEMURRAGE DALAM BISNIS TONGKANG/BARGE

DEMURRAGE DALAM BISNIS TONGKANG/BARGE Demurrage adalah salah satu istilah dalam bisnis tongkang/ponton/barge . Demurrage adalah denda atau biaya keterlambatan atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh percharter tongkang/ponton/barge kepada pemilik/operator tongkang/ponton/barge jika waktu muat/ loading dan bongkar/ discharging melebihi dari waktu prorata yang diberikan. Demurrage merupakan bagian dari elemen dalam bisnis tongkang/ponton/barge yang paling ditakuti/dihindari oleh para pencharter tongkang/ponton/barge , sehingga demurrage akan selalu dihindari atau ditekan agar jangan sampai terjadi/muncul demurrage . Baca Juga : Laptop Harga kurang dari 5 juta Beberapa cara agar demurrage tidak timbul/muncul adalah : 1. Mempercepat proses muat/ loading dan bongkar/ discharging 2. Tidak ada antrian atau meminimalkan waktu antrian pada saat mau muat/ loading dan bongkar/ discharging 3. Ketersediakan cargo/muatan sesuai dengan de

PERHITUNGAN PPH 21 TAHUN 2015, 2016 (PTKP TERBARU)

Seperti kita ketahui pada tahun 2015 ini terbit PMK No 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku untuk tahun pajak 2015, artinya walaupun PMK ini terbit pada akhir bulan Juni 2015 akan tetapi penerapannya berlaku surut (diterapkan dari bulan Januari 2015). Baca Juga : Smart TV Termurah di masa kini Lalu bagaimana menghitung PPh pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang baru dan menyesuaikan perhitungan untuk bulan bulan sebelumnya? Bagi wajib pajak (WP) yang sudah bayar pajak bulan sebelum terbitnya PMK ini, berarti akan ada kelebihan pembayaran. Ditjen Pajak akan melimpahkan kelebihan tersebut ke bulan bulan berikutnya. Artinya, ada pengurangan pembayaran pajak yang ditutupi dari kelebihan bayar tersebut. Tidak ada pengembalian uang, jadi di adjust (sesuaikan) saja ke depan. Bila masih ada kelebihan pembayaran, maka akan digeser ke tahun pajak 2016. Sehingga pajak yang akan dibayarkan nantinya ha

Aspek Perpajakannya Perusahaan ekspedisi

BELAJAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK DI INDONESIA Kewajiban Perpajakan Jasa Ekspedisi Kali ini saya akan berbagi aspek dan kewajiban apa saja yang harus di penuhi oleh pengusaha jasa ekspedisi, di kecualikan untuk jasa ekspedisi perairan, yang di tetapkan aturan pajak secara khusus. Secara umum jasa ekpedisi harus memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu: 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2. Pajak Atas Penyerahan Jasa (PPh 23) Baca Selengkapnya Aspek Perpajakan Jasa Angkutan Udara Jasa yang dimaksud adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kewajiban pajaknya adalah menyetor PPh 15 sebesar 1,8% dari omzet untuk penerbangan di dalam negeri dan PPh 15 sebesar 2,64% dari omzet untuk penerbangan di luar negeri. Jenis pajak ini sesuai PMK 80 Tahun 2012 tidak dikenai PPN. Aspek Perpajakan Jasa Angkutan Udara Tertentu : Perusahaan pelayaran dalam negeri 1. Laba bersih = 4% x Omzet Bruto 2. Pajak p

Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pasca diberlakukannya PP 46 (PPh Final 1 Persen)

Di tulisan ini JAK akan bahas mengenai “ Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pasca diberlakukannya PP 46 (PPh Final 1 Persen) .” Meskipun membahas aspek perpajakan, saya akan lebih menekankan perlakuan akuntansinya. Rekan yang bekerja atau menangani klien perusahaan skala mikro-kecil-menengah (UMKM) pastinya banyak berurusan dengan PP 46. Sebab, yang kena peraturan baru ini memang hanya UMKM dengan omzet (penghasilan kotor) tak lebih dari 4,8 milyar per tahun, baik itu wajib pajak perorangan (WPO) mapun Badan Usaha (WP Badan). Kasarannya, sbb : · Untuk wajib pajak beromzet maksimal Rp 4,8 milyar/tahun (atau maksimal Rp 400 juta per bulan), berlaku PP 46, artinya membayar PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 1 persen dari omzet per bulan dan bersifat final (tidak bisa dikreditkan). · Untuk wajib pajak beromzet di atas Rp 4,8 milyar/tahun, berlaku UU PPh normal, artinya mengangsur PPh Pasal 25, dan menghitung Pajak Badan Terutang di akhir tahun berdas

UPGRAD KITKAT LENOVO A390

Cara Upgrade KitKat pada Lenovo A390 | Custom ROM ScreenShot : Tulisanku tentang Leny : Lenovo A390 : HP Android Murah Berkualitas Jempolan | di Bawah 1 Juta Rupiah Cara Root, Instal Recovery TWRP, dan Upgrade Lenovo A390 Cara Menjadikan HP Android Menjadi Modem | Internet Gratis Langkah-langkah instal atau upgrade KitKat : 1. Download dulu file nya : http://goo.gl/gceFf9 UPDATE : JELLY BEAN LENOVO A390 klik dibawah ini : Lenovo A390 Jelly Bean Update | ROM Official Indonesia Release 2. Setelah download, kemudian ekstrak 3. Taruh folder hasil ekstrak ke : SDCard/TWRP/Backups/Lenovo_A390_MT6577/ LETAKKAN DISINI 4. HP mati kemudian masuk ke Mode Recovery (Volume up + tombol on/off ) 5. Silahkan di restore, jangan lupa clear cache dan dalvik 6. Nyalakan Apa saja yang terbaru di OS KitKat 4.4 ini? Dari developer nya saya artikan di bawah ini: 1. Menggunakan ROM berbasis S316, deodex 2. Icon batre di kiri dan jam di tengah 3. Icon SIM leb

Panduan Membuat Blog Untuk Pemula

Cara Membuat Blog Artiel ini sudah tayang www.hostinger.co.id dengan judul Cara Membuat Blog Apa Itu Blog Menurut Wikipedia , blog adalah salah satu jenis website yang memuat tulisan dengan berbagai topik. Biasanya tulisan (yang kita sebut dengan postingan) ditunjukkan dalam kronologi yang terbalik. Blog akan menampilkan postingan terbaru yang kemudian disusul oleh postingan lama. Blog sering dijadikan platform untuk mengembangkan kemampuan menulis dan juga mempelajari hal-hal baru, seperti pengembangan web (web development) dan manajemen konten. Anda bebas berkreasi dalam berbagi info ataupun hobi sembari membangun komunitas online. Bahkan blogging bisa memberikan keuntungan, misalnya dengan bergabung di program afiliasi atau menampilkan iklan di blog. Postingan yang Anda publikasikan secara berkala pun bisa menjadi portofolio jika ingin mencari pekerjaan lepas (freelance) atau penuh waktu (full time). Bentuk blog bermacam-macam, misalnya majalah digital, catatan pribadi,

Batas Maksimum Kepemilikkan Tanah Orang Pribadi di Indonesia

Batas Maksimum, Tanah Dasar Hukum ; Peraturan Permerintah Nomor 40 tahun 1996, tentang Hank guna usaha, Hak guna bangunan, Hak pakai atas tanah. Arti hak guna, adalah Tanah Negara yang di usahakan / diijinkan di gunakan oleh orang pribadi WNI atau perusahaan berkedudukan di Indonesia. Tanah, batas pemakaian Hak atas tanah paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjak maksimal 25 tahun , dan masih dapat diperpanjang melalui pembaharuan Hak Guna Usaha. (Bagian ke empat pasal 8 ayat 1 dan 2, PP nonor 40 tahun 1996) Minimum Hak usaha atas tanah 5 Ha dan Max 25 Ha unk Orang Pribadi dan untuk badan Usaha ditetapka oleh Mentri sesuai kebutuhan usahanya. Bangunan , batas hak 30 thn dan dapat diperpanjang maksimal 20 Tahun ( Bagian keempat jangka waktu hak guna bangunan pasal 25 ayat 1 dan 2) dan dapat diperbaharui sesuai pasal 26 dan 27) Hak pakai atas Tanah, (Bagian ke empat pasal 45) Paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun Hukum proeprti di Indonesia d

Laman

Beranda
Belajar Pajak
DAFTAR ISI

Powered by Blogger

Conten ONline

yllix.com